Menafsir Simbol Rumdin Bupati Termegah Se-Kalsel

Kabarnya, rumah dinas (rumdin) Bupati Batola yang sedang dibangun dengan biaya Rp4 Miliar, akan menjadi rumdin bupati termegah se-Kalsel (Banjarmasin Post, Rabu 30/06). Kemegahannya itu, tentu akan mengundang kemungkinan banyak pembicaraan dari berbagai sudut pandang berbagai kalangan, sebab rumdin termegah se-Kalsel itu ternyata adanya di Marabahan (Batola). Tidak dibikin di Tanjung (Tabalong) atau Kotabaru atau daerah lain yang kaya sumberdaya alam.

Secara positif, boleh jadi sebagai simbol keberhasilan pimpinan daerah dalam membangun fasilitas pemerintahan. Menunjukkan Batola berhasil membangun sesuatu yang fenomenal di tengah keterbatasannya, berhasil merangkul simpati Pemprop Kalsel sehingga mengeluarkan dana sharing Rp1 miliar. Sungguh kalau memang hasil pemberian, tentu tidak akan disia-siakan ketimbang jatuh ke kabupaten lain.

Kita tentu sangat berharap bangunan termegah ini, entah dari segi arsitektur yang bergaya Mediterania Pos Modern namun juga dipadukan dengan unsur tradisional, khususnya bagian fisik rumah harus memperhatikan atau menghargai unsur arsitektur lokalitas. Kiranya, jangan sampai nantinya memancing polemik kebudayaan dari budayawan dan ilmuwan yang terus menjaga kelestarian indentitas budaya lokal. Seperti kasus bangunan Rumah Sakit Ulin beberapa waktu lalu, karena dinilai tidak terlalu menampakkan penghargaan terhadap bentuk tradisi bangunan lokal.

Juga tidak menimbulkan dampak sosial atau semacam kesenjangan, di tengah masyarakat Batola. Oleh karena itu, disebabkan kemegahannya, membuat penulis untuk sekadar menyampaikan pemikiran, pesan (simbol) apa yang disampaikan melalui kemegahan rumdin tersebut.

Memberi Contoh

Kondisi Batola, khususnya Marabahan tidak menunjukkan sebagai ibukota yang ramai selayaknya ibukota kabupaten lainnya. Faktor kedekatan dengan ibukota propinsi, membuat sebagian pejabat atau pegawai di Batola memilih pulang pergi Banjarmasin-Marabahan setiap hari. Fenomena ini menjadi perhatian Bupati Batola, sehingga disarankan kepada pegawai untuk membikin rumah di Marabahan atau di dalam wilayah Batola.

Seorang pegawai negeri mempunyai pekerjaan mulia menjalani tugas negara, sehingga diperlukan kesiapan fisik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kantornya. Tentu akan sangat ironis, apabila fisik sudah loyo hanya karena energi terkuras dimakan perjalanan dari rumah menuju kantor, akan tidak maksimal pula pekerjaan yang dilakukan.

Oleh karena itu, hemat penulis tujuannya efektivitas kinerja pegawai negeri. Bayangkan saja, kalau pergi dari Banjarmasin-Marabahan setiap hari, tentu akan banyak waktu terbuang untuk perjalanan dan kemungkinan besar datang terlambat, serta mau pulang lebih awal. Media lokal seperti Marabahan Pos, pernah menyoroti pegawai negeri di lingkungan Pemkab Batola agaknya kurang disiplin waktu, walaupun sedang digalakkan bulan disiplin di jajaran Pemkab Batola.

Simbol rumdin termegah, boleh jadi ingin menegaskan kepada pegawai atau pejabat di lingkungan Pemkab Batola agar apa yang didapatkan di Batola bisa dinikmati Batola juga hasilnya. Tidak hanya itu, memang terkesan orang-orang sukses di Batola lebih senang membangun rumah di luar Batola khususnya di Banjarmasin. Ini terkesan, Batola dijadikan lahan untuk mencari rezeki belaka, sementara hasilnya dinikmati di luar daerah atau kepentingan ‘orang luar’.

Efek buruk dari orang yang hanya ‘ngantor’ atau sekadar mencari nafkah di Marabahan, ia hanya berhadapan di atas kerja. Bukan berhadapan dengan kondisi masyarakat Batola sebenarnya, sehingga bisa menimbulkan kurangnya kepekaan terhadap masyarakat bawah dan rasa memiliki terhadap daerah

.

Simbol Pembangunan?

Meskipun tidak ada korelasi langsung, antara megahnya gedung publik di suatu daerah dengan income daerah serta kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Tapi biasanya secara fisik bangunan, menunjukkan simbol bahwa suatu daerah memiliki kemampuan sesuai apa yang dibangunnya.

Ketika di Marabahan akan dibangun rumdin Bupati termegah se-Kalsel, apakah semestinya disesuaikan dulu dengan kondisi kesejahteraan masyarakat kelas bawah yang bertebaran di mana-mana. Boleh jadi bagi kalangan pegawai negeri atau kelompok berkelas, sebenarnya pemimpin daerah ini ingin berkata “marilah membangun Batola, jangan menumpuk kekayaan di tempat orang”. Tapi bagi masyarakat biasa, bangunan megah agaknya perlu dikritisi.

Kalau boleh berkhayal, bangunan rumdin bupati itu mesti berdiri tinggi menjulang. Di puncak ketinggian, melalui teropong dalam radius beberapa kilometer akan dilihat kehidupan masyarakat sekitarnya. Misalnya, di seberang tepat di Desa Sungai Lirik dan Murung Raya, banyak penduduk yang menggantungkan hidup dari bertani padi dan menjual galam serta kayu api dengan harga pas-pasan. Banyak rumah penduduk yang reot, atau hampir roboh.

Agak ke hulu, tepatnya kawasan Ulu Benteng atau Ngaju Kantor. Bila menuju ke sana akan disambut jalan penuh gelombang, mungkin sepanjang sejarah pengaspalan tak ada kontraktor yang sukses membuat jalan mulus bertahan lama di Ngaju Kantor.

Ulu Benteng masih lumayan. Lebih ke utara lagi, tengoklah Kecamatan Kuripan, warganya terbilang sukses menjadi Warga Negara Indonesia yang sabar menanti giliran pembangunan. Pasalnya, Kecamatan Kuripan-lah yang tak pernah tersentuh suksesnya pembangunan jalan darat ke ibukota kabupaten. Ukuran waktu penantian warga terhadap pembangunan cukup mengharukan. Misalnya dengan pertanyaan: “Sempatkah umur saya menyaksikan tempat kita tembus ke Marabahan”.

Pertanyaan ini menunjukkan, betapa lamanya sebuah giliran pembangunan bila fokusnya ke masyarakat. Hal yang berbeda bila pembangunan itu terarah kepada saran publik milik pemerintah. Maka manakah yang lebih dahulu dalam sebuah pemerintahan, antara membangun tempat kerja/kantor yang permanen atau melayani pembangunan kerakyatan. Mungkin keduanya mesti diutamakan dan pertanyaan tersebut sama saja dengan mana yang lebih dahulu diciptakan, telur atau ayam.

Jadi beginilah kira-kira keadaan masyarakat di sekelilingnya, bila Rumdin Bupati Batola yang termegah se-Kalsel dengan biaya empat miliar rupiah itu akan dikepung oleh kondisi masyarakat yang mengharapkan bukti pembangunan sebenarnya. Oleh karena itu, apa sebenarnya yang dipikirkan pemerintah kabupaten dan DPRD Batola yang menyetujui proyek ini bagi sebuah simbol pembangunan Batola? Inilah yang dianggap penting bagi penulis, karena itulah dalam tulisan ini saya hanya ingin bertanya.

Terbit di Harian Banjarmasin Post 31 Agustus 2004

http://www.indomedia.com/bpost/082004/31/opini/opini1.htm