Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat DAS Barito

Oleh : Nasrullah
Sulit menghilangkan berbagai stigma yang selama ini melekat pada masyarakat, suku atau etnis terasing. Misalnya ; Orang Hutan, Orang Gunung, Orang Sungai atau Orang Hulu yang selalu mengandung arti ketertinggalan, kebodohan kotor dan berpenyakit.

Bagi komunitas penduduk asli, kehidupan mereka biasanya terdapat di daerah pinggiran. Pesisir pantai maupun sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada daerah hulu mereka terdesak ke pedalaman, sekitar hutan atau pegunungan. Kata pinggiran dan pedalaman nampaknya menjadi key word yang memunculkan berbagai stigma tersebut di atas.

Kenyataan demikian, sejalan dengan Teori Hecter yang dikemukakan oleh Hendro Suroyo Sudagung (2001). Hecter membagi negara kebangsaan ke dalam daerah-daerah inti dan pinggiran. Daerah inti atau pusat bercirikan perkembangan ekonomi yang cepat dan sentralisasi politik, yang mempermudah politik ekspansi dan imperialisme. Daerah pinggiran mudah tunduk dan ditaklukkan. Status ekonominya direkonstruksi untuk kepentingan daerah inti.

Daerah pinggiran mengalami nasib jelek, sebab lanjut Hechter, kapitalis-kapitalis pusat yakin bahwa modalnya akan lebih aman ditempatnya sendiri; mereka lalu mengadakan investasi berlebihan di pusat dan membiarkan pinggiran mati kelaparan karena tidak mempunyai dana.

Sebenarnya ada sinyalemen positif yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan bagi masyarakat, suku atau etnis pinggiran melalui penerapan Otonomi Daerah (OTDA), yakni memaksimalkan kewenangan daerah untuk mengatur wilayahnya. Namun, karena belianya usia penerapan kebijakan OTDA, belum mampu memberikan bukti nyata.

Berbagai stigma itu, ternyata berlaku bagi masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Masyarakat DAS Barito terdiri dari masyarakat etnis local/asli, umumnya seperti Bakumpai, Maanyan, Siang.

Adapun masyarakat dari etnis pendatang yang berbaur, lebih didomisili oleh etnis Banjar dan dari Hulu Sungai mereka rata-rata sebagai pedagang. Etnis dari luar Kalimantan, didominasi dari Jawa. Masyarakat pendatang mau tidak mau mereka juga mengalami kontraksi dengan masyarakat asli karena berdiam pada tempat dan keadaan yang sama pula.

­­Nestapa Etnis Lokal
Masyarakat di sepanjang DAS Barito, mungkin menjadi bukti. Sebagai pembenaran dari analisa Hecter. Kondisi sosial masyarakat berupa masih melekatnya kesulitan transportasi dan komunikasi, tingkat pendidikan yang masih rendah, mengakibatkan minimnya tenaga terampil untuk mengolah SDA. seperti mengelola hutan, pertambangan atau pengairan/irigasi pertanian.
Tatanan kehidupan pemerintahan, pada mekanisme birokrasi menjadi sulit karena bila masyarakat yang ingin berurusan mencapai ibukota propinsi Kalteng (Palangkaraya) harus melewati propinsi lain yakni Kalsel (Banjarmasin). Bagi masyarakat etnis Bakumpai yang berdekatan dengan ibukota propinsi juga tidak menjadikan jaminan. Sentuhan kebijakan pemerintah tidak begitu dirasakan untuk menjamin kesejahteraan atau kemajuan.

Begitu juga dengan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di DAS Barito baik yang tersimpan di dalam sungai seperti, hasil ikan atau sepanjang pingiran sungai berupa hasil hutan, pertanian, perkebunan, bahan galian, maupun keanekaragaman hayati lainnya. Sebenarnya, SDA di wilayah DAS Barito diyakini mampu mensejahterakan etnis local bahkan etnis lainnya yang ikut berdiam di sepanjang DAS Barito.

Namun, ambil saja contoh seperti etnis Bakumpai yang penduduknya banyak bertebaran di desa-desa sepanjang sungai Barito. Kebiasaan mengolah sumber daya alam, secara alami oleh penduduk asli untuk menjamin kesejahteraan hidup, tidak akan mampu berlomba melawan perubahan zaman dan kekuatan kapitalis. Kemajuan teknologi canggih mampu mencukur rata hutan, memotong pohon-pohon untuk dijadikan kayu log. Kemudian, isi perut bumi dikeruk sedemikian hebat, merenggut paksa emas dan batu bara. Sungai Barito dijadikan saluran untuk menyedot hasil bumi tersebut, dibawa ke pusat industri pinggiran kota atau Muara Barito untuk diolah demi kemakmuran segelincir orang.

Persaingan tidak seimbang dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut mengakibatkan ancaman pada cadangan SDA di sepanjang DAS Barito, ditambah krisis multi dimensional yang melanda bangsa membuat etnis Bakumpai juga terimbas kepada fluktuasi nilai rupiah atau kenaikan harga barang berakibat pada perubahan tingkah laku dalam mencari pekerjaan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan hidup dan perubahan zaman agar bisa bertahan.

Perubahan tingkah laku atau pola kerja pada etnis local yang sifatnya segera untuk mendapat pekerjaan, guna menuntut pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang paling mendasar. Terutama kebutuhan primer, sandang dan pangan.

Karena itulah, terjadi keterpaksaan untuk melakukan penebangan liar di hutan-hutan, pendulangan emas tradisional di hulu sungai Barito mengakibatkan meningkatkan kadar merkuri yang merusak kesehatan.

Strategi Adaptasi
Semua pihak, dalam hal ini harus mulai menyadari bahwa perbedaan masyarakat asli dan masyarakat lainnya, yang lebih dominan adalah bukan pada jenisnya (kind), tetapi kesempatan untuk mendapatkan perubahan dari dunia lain. Biasanya etnis pendatang lebih maju dibanding etnis local sebab mereka datang dengan modal atau keterampilan, dan mempunyai perbandingan dengan dunia luar.

Kemampuan kerja bagi masyarakat yang tidak ditopang dengan kemampuan SDM, keterampilan dan sarana teknologi inilah penyebab dari kesulitan hidup etnis local, apalagi mereka harus merelakan SDA dieksploitasi besar-besaran tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat terasing dan berupaya menghapus berbagai stigma yang melekat dalam konteks pembahasan ini, dengan memahami pendapat Amri Marzali, Antropolog UI. Masyarakat suku terasing Indonesia, terutama yang tinggal di hutan-hutan alam, harus segera mendefinisi ulang dan menyusun sebuah strategi baru untuk beradaptasi secara efektif dalam bersosialisasi dengan masyarakat dari suku lainnya. Hal itu diperlukan agar mereka tetap bisa bertahan hidup di tengah tekanan berat yang mereka alami saat ini, terutama tekanan terhadap hilangnya habitat dan sumber daya alam yang sudah mereka miliki.

Rasa Memiliki
Perasaan untuk memiliki terhadap DAS Barito sangat perlu ditumbuh kembangkan, sebagai bentuk simpati terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan. Seperti etnis Bakumpai, kiranya perlu bertindak konkret, membicarakan kesejahteraan daerahnya, terkait kepada individu atau pun kelompok. Tentunya Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) sebagai kelompok elit Bakumpai sangat perlu untuk melibatkan diri.

Namun bagi KKB, terlebih dahulu harus menjawab pertanyaan seputar eksistensinya terhadap etnis Bakumpai sendiri. Apakah KKB hanya sebagai wadah sebagian orang Bakumpai yang berhasil (menjadi kaya atau pejabat), dan menetap di kota ? Apakah KKB hanya sekedar perkumpulan orang-orang sukses dan pada setiap acara halal bi halal kemudian membicarakan romantika masa lalu tanpa memperdulikan nasib saudaranya di sepanjang DAS Barito ?

Strategi lain, sejak tahun tahun 1998, andil pemerintah daerah kabupaten (Barito Utara, Barito selatan dan Barito Kuala) bersama CRDS Kal-Sel mempertemukan tokoh masyarakat, birokrat, teknokrat, lintas etnis dan agama. Telah membicarakan dan mencari format strategi yang tepat untuk beradaptasi dan mencapai kesejahteraan.

Perlunya perhatian khusus di wilayah DAS Barito yang panjangnya mencapai ratusan kilometer, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, tidak mampu diatasi oleh kerjasama inter kabupaten saja. Diperlukan sistem pemerintahan setingkat di atas kabupaten (propinsi). Sementara DAS Barito sendiri dibagi oleh 2 wilayah propinsi, Kalsel dan Kalteng. Berarti, mesti ada pemerintahan propinsi tersendiri yang sanggup memenuhi pelayanan kepada masyarakat setempat dan mewilayahi sepanjang DAS Barito.

Pada akhirnya kepedulian segenap element masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perhatian penuh kepada kesejahteraan masyarakat DAS Barito dan berupaya semaksimal mungkin menjamin kesejahteraan sangat diperlukan. Sebab, jauh sebelum terjadi hal-hal yang bersifat mengancam keutuhan NKRI, seperti konflik tidak sehat antar elit politik, di tingkat pusat. Pemberontakan kaum separatis di Nangro Aceh Darussalam, Papua dan Maluku. Bahkan, meledaknya konflik berkepanjangan antar warga di Ambon dan Poso. Ketika kesejahteraan etnis local di Nusantara yang bhinneka ini diabaikan, disaat itu juga sebenarnya disintegrasi bangsa sudah dimulai.

Terbit di Harian Banjarmasin Post, 3 Februari 2003